SUDUT PANDANG

Postingan

Menampilkan postingan dengan label Belajar Hukum dan Politik

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

Penggelapan adalah tindakan mengambil atau menyembunyikan barang atau uang milik orang lain tanpa izin atau hak, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan diri sendiri. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, dan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti di tempat kerja, dalam bisnis, atau dalam hubungan pribadi. Jenis-Jenis Penggelapan Penggelapan Barang adalah Mengambil atau menyembunyikan barang milik orang lain tanpa izin atau hak. Penggelapan Uang adalah Mengambil atau menyembunyikan uang milik orang lain tanpa izin atau hak. Penggelapan Dokumen adalah Mengambil atau menyembunyikan dokumen penting milik orang lain tanpa izin atau hak. Penggelapan Identitas adalah Menggunakan identitas orang lain tanpa izin atau hak untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tanda-Tanda Penggelapan Hilangnya Barang atau Uang yaitu barang atau uang milik orang lain hilang tanpa penjelasan yang jelas. Perubahan Catatan Keuangan yaitu catatan keuangan yang ti...

PEMBIAYAAN MULTIGUNA

Pembiayaan multiguna adalah jenis pembiayaan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti: Tujuan Pembiayaan Multiguna Membantu memenuhi kebutuhan dana adalah Pembiayaan multiguna dapat membantu memenuhi kebutuhan dana untuk berbagai keperluan. Meningkatkan fleksibilitas adalah Pembiayaan multiguna dapat memberikan fleksibilitas dalam menggunakan dana. Mengurangi biaya adalah Pembiayaan multiguna dapat mengurangi biaya karena tidak perlu mengajukan permohonan pinjaman yang terpisah untuk setiap keperluan. Jenis-Jenis Pembiayaan Multiguna Kredit Multiguna yaitu Kredit yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli barang, membayar biaya pendidikan, atau membiayai proyek. Pinjaman Multiguna yaitu Pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membeli rumah, membayar biaya pernikahan, atau membiayai usaha. Pembiayaan Konsumtif yaitu Pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif, seperti membeli barang elektronik, mobil, atau perab...

PEMBIAYAAN DI INDONESIA

Pembiayaan adalah proses pengelolaan dana untuk mencapai tujuan tertentu. Pembiayaan dapat dilakukan oleh individu, bisnis, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan dana mereka. Sumber Pembiayaan Pinjaman Bank : Pinjaman yang diberikan oleh bank kepada individu atau bisnis. Pinjaman Lembaga Keuangan : Pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya, seperti koperasi atau perusahaan pembiayaan. Investor : Investor yang menyediakan dana untuk bisnis atau proyek tertentu. Pemerintah : Pemerintah yang menyediakan dana untuk proyek atau program tertentu. Proses Pembiayaan Pengajuan Permohonan : Penerima pinjaman mengajukan permohonan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Pengkajian : Pemberi pinjaman melakukan pengkajian terhadap kemampuan penerima pinjaman untuk membayar pinjaman. Persetujuan : Pemberi pinjaman memberikan persetujuan untuk memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman. Pencairan : Pemberi pinjaman mencairkan dana pinjaman k...

HUKUM DI INDONESIA

Hukum di Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang terdiri dari berbagai macam hukum, termasuk hukum nasional, hukum internasional, dan hukum adat. Sumber Hukum di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) : Konstitusi yang menjadi sumber hukum utama di Indonesia. Undang-Undang : Peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR untuk mengatur berbagai aspek kehidupan. Peraturan Pemerintah : Peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Yurisprudensi : Keputusan pengadilan yang menjadi acuan bagi perkara serupa. Sistem Hukum di Indonesia Sistem Hukum Nasional : Sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Sistem Hukum Internasional : Sistem hukum yang berlaku secara internasional dan diatur oleh perjanjian dan konvensi internasional. Sistem Hukum Adat : Sistem hukum yang berlaku di daerah-daerah tertentu di Indonesia dan diatur oleh adat istiadat da...

HUKUM ACARA PERDATA

Hukum acara perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan. Berikut beberapa aspek hukum acara perdata: Tujuan Hukum Acara Perdata Tujuan hukum perdata adalah untuk mengatur dan menyelesaikan hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam bidang perdata. Berikut beberapa tujuan hukum perdata: Tujuan Utama Mengatur Hubungan Hukum : Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam bidang perdata. Menyelesaikan Sengketa : Hukum perdata menyelesaikan sengketa yang timbul dalam hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Melindungi Hak dan Kepentingan : Hukum perdata melindungi hak dan kepentingan individu atau badan hukum dalam bidang perdata. Tujuan Khusus Mengatur Kontrak : Hukum perdata mengatur kontrak dan perjanjian antara individu atau badan hukum. Mengatur Kepemilikan : Hukum perdata mengatur kepemilikan dan hak-hak atas benda dan tanah. Mengatur Waris : Hukum perdata mengatur waris d...

ASAS ASAS HUKUM PERDATA

Asas hukum adalah prinsip dasar yang menjadi landasan pembentukan hukum. Asas hukum menjadi pedoman dalam menerapkan hukum dan memastikan keadilan. Asas hukum perdata adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi hukum perdata di Indonesia. Berikut beberapa asas hukum perdata, dan dapat digolongkan dalam beberapa bentuk. diantaranya: Asas Umum Asas Kepribadian (Personalitas) : Hukum perdata berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah Indonesia, tanpa memandang status atau kedudukan sosial. Asas Keadilan (Justitia) : Hukum perdata bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam hubungan hukum antara individu atau badan hukum. Asas Kemanusiaan (Humanitas) : Hukum perdata harus menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Asas Khusus Asas Kepemilikan (Proprietas) : Hukum perdata mengakui dan melindungi hak kepemilikan individu atau badan hukum. Asas Perjanjian (Pacta Sunt Servanda) : Hukum perdata mengakui dan melindungi perjanjian yang dibuat oleh i...

PUTUSAN SELA

Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam proses persidangan yang tidak terkait langsung dengan pokok perkara, tetapi lebih terkait dengan proses persidangan itu sendiri. Putusan sela dapat dikeluarkan dalam berbagai bentuk, seperti: Jenis Putusan Sela Putusan Sela tentang Kehadiran Saksi : Putusan yang menentukan kehadiran saksi dalam persidangan. Putusan Sela tentang Penyajian Bukti : Putusan yang menentukan penyajian bukti dalam persidangan. Putusan Sela tentang Ganti Rugi : Putusan yang menentukan ganti rugi kepada salah satu pihak dalam persidangan. Putusan Sela tentang Penundaan Persidangan : Putusan yang menentukan penundaan persidangan. Tujuan Putusan Sela Mengatur Proses Persidangan : Putusan sela bertujuan untuk mengatur proses persidangan agar berjalan lancar dan adil. Menyelesaikan Sengketa : Putusan sela dapat menyelesaikan sengketa yang timbul dalam proses persidangan. Menghormati Hak Asasi Manusia : Putusan sela harus menghormati hak asasi manusia dan...

DASAR-DARAR HUKUM

Sumber hukum adalah tempat untuk menemukan atau menggali hukum. Sumber hukum dapat berupa undang-undang, kebiasaan, adat, perjanjian, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum. Jenis-jenis sumber hukum Pancasila : Sumber hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan sistem hukum nasional. Undang-undang : Undang-undang atau statute merupakan sumber hukum formal. Kebiasaan dan adat : Kebiasaan dan adat atau custom merupakan sumber hukum formal. Traktat : Traktat atau perjanjian atau konvensi internasional merupakan sumber hukum formal. Yurisprudensi : Yurisprudensi atau case law, judge made law merupakan sumber hukum formal. Pendapat ahli hukum : Pendapat ahli hukum atau doctrine merupakan sumber hukum formal. Dasar hukum adalah landasan atau fondasi yang digunakan sebagai acuan dalam membuat keputusan hukum. Berikut beberapa dasar hukum yang ada di Indonesia: Dasar Hukum Utama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) : Konstitusi yang menjadi landasan hukum utama di Indonesia. Undang-Undan...

UNSUR UNSUR PERBUATAN PIDANA

Unsur-unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Berikut adalah unsur-unsur pidana: Unsur Objektif Perbuatan (Actus Reus) : Tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum. Actus reus adalah istilah hukum yang digunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan tindakan fisik atau perilaku yang merupakan tindak pidana. Istilah ini merujuk pada unsur-unsur eksternal atau yang dapat diamati dari suatu tindak pidana, seperti tindakan, kelalaian, atau kepemilikan zat ilegal. Akibat (Result) : Akibat atau hasil dari perbuatan tersebut. "Cause and effect" adalah hubungan sebab akibat yang saling menyambung. Artinya, kemunculan sebab pasti akan melahirkan akibat. Begitu juga sebaliknya, adanya suatu akibat berasal dari sebab kemunculannya. Kausalitas (Causalitas) : Hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat. Kausalitas adalah prinsip yang menjelaskan hubungan antara sebab dan akibat. Kausalitas dapat di...

ASAS ASAS HUKUM PIDANA

Asas hukum pidana adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi sistem hukum pidana di Indonesia. Berikut beberapa asas hukum pidana: Asas Umum Asas Legalitas (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege) yaitu Tidak ada tindak pidana jika tidak ada dasar hukum yang jelas. Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dipidana, kecuali sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini merupakan asas pokok dalam hukum pidana Indonesia. Asas Kegiatan Hukum (Actus Reus) yaitu Seseorang hanya dapat dihukum jika melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Asas hukum adalah prinsip abstrak yang menjadi landasan berpikir dan tolok ukur dalam pembentukan peraturan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum juga menjadi jembatan antara peraturan hukum dengan nilai-nilai sosial dan etis masyarakat. Asas Kesalahan (Mens Rea) yaitu Seseorang hanya dapat dihukum jika memiliki niat atau kesadaran untuk melakukan tindak pidana....

ADANYA TUMPANG TINDIH ANTARA HUKUM PIDANA DAN PERDATA

Tumpang tindih antara hukum pidana dan perdata dapat terjadi dalam beberapa kasus, di mana suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana dan juga dapat menimbulkan sengketa perdata. diantaranya ada beberapa kasus diantaranya sebagai berikut, beberapa contoh: Contoh Tumpang Tindih Pencemaran Nama Baik yaitu Tindakan pencemaran nama baik dapat dianggap sebagai tindak pidana (Pasal 310 KUHP) dan juga dapat menimbulkan sengketa perdata (ganti rugi). Kecelakaan Lalu Lintas yaitu Kecelakaan lalu lintas dapat dianggap sebagai tindak pidana (Pasal 310-318 KUHP) dan juga dapat menimbulkan sengketa perdata (ganti rugi). Penipuan yaitu Tindakan penipuan dapat dianggap sebagai tindak pidana (Pasal 378 KUHP) dan juga dapat menimbulkan sengketa perdata (ganti rugi). Penganiayaan yaitu Tindakan penganiayaan dapat dianggap sebagai tindak pidana (Pasal 351 KUHP) dan juga dapat menimbulkan sengketa perdata (ganti rugi). Dampak Tumpang Tindih Kerumitan Proses Hukum y...

PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perceraian adalah pengakhiran hubungan pernikahan antara suami dan istri melalui proses hukum di indonesia. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui tentang perceraian di Indonesia: Dasar Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Alasan Perceraian Salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap pihak lainnya. Salah satu pihak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri. Tidak mendapatkan nafka lahir batin. Proses Perceraian Pengajuan gugatan perceraian oleh salah satu pihak ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Proses mediasi atau perdamaian. Sidang perceraian. Putusan perceraian. Hak dan Kewajiban Hak asuh anak. Hak pensiun. Hak harta bersama. Ke...

TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA

TUJUAN HUKUM PIDANA Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan menjaga ketertiban sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa ada perbedaan. Berikut beberapa tujuan hukum pidana: Tujuan Utama Mencegah Terjadinya Tindak Pidana yaitu Hukum pidana bertujuan untuk mencegah orang melakukan tindakan yang merugikan masyarakat agar terjadinya keamanan di negara Indonesia. Melindungi Masyarakat yaitu Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan dan perbuatan yang merugikan serta menjaga ketertiban sosial. Menjaga Keadilan yaitu Hukum pidana bertujuan untuk menjaga dan menciptakan keadilan serta menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuan Khusus Menghukum Pelanggar yaitu Hukum pidana bertujuan untuk menghukum pelanggar yang melakukan tindakan pidana agar tidak mengulangnya kembali dan agar tidak terulang kembali yang dilakukan pihak lain. Merehabilitasi Pelanggar ...

PERBEDAAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA

Hukum pidana dan hukum perdata adalah dua cabang hukum yang berbeda dan memiliki tujuan, ruang lingkup, serta dampak yang berbeda pula. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya: Hukum Pidana Tujuan : Mengatur dan menindaklanjuti pelanggaran terhadap kepentingan umum, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Ruang Lingkup : Mengatur tentang tindak pidana (kejahatan), seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Sifat : Mengikat dan memaksa (imperatif). Subjek : Negara (penuntut umum) vs. individu (tersangka/terdakwa). Tujuan Proses : Menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelanggar. Sanksi : Hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya. Contoh Kasus : Pembunuhan, pencurian, korupsi. Hukum Perdata Tujuan : Mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam hal hak dan kewajiban. Ruang Lingkup : Mengatur tentang kontrak, perjanjian, harta benda, keluarga, dan warisan. Sifat : Mengatur dan membatasi (dispositif). Subjek ...